jangkunks
12th June 2010, 01:28 PM
CILEGON � Dana hibah kas daerah dari Pemerintah Kota Cilegon untuk kegiatan Pilkada Cilegon 2010 tak seluruhnya terserap. Dari dana Rp 10 miliar yang disediakan, Rp 2 miliar kini masih berada di kas daerah. Sisa dana itu disiapkan jika terjadi pilkada dua putaran.
�Mengingat dananya berbentuk hibah, jika KPU membutuhkan kita bisa saja berikan. Tapi ternyata Rp 2 miliar dana hibah tersebut tidak terserap. Karena itu, dana tersebut dikembalikan ke kas daerah,� kata Plt Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Cilegon, Septo Kalnadi, Jum�at (11/6).
Hal senada dikatakan Ketua KPU Cilegon Syaeful Bahri. Katanya, dari Rp 8 miliar dana pilkada yang telah digunakan paling banyak digunakan untuk membiayai honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). �Hanya dalam satu hari saja, kami harus mendanai sebanyak Rp 2 miliar untuk membayar honor KPPS. Selebihnya digunakan untuk penyediaan logistik, transportasi dan lain sebagainya,� katanya.
Tak hanya itu, dana tersebut juga untuk membiayai KPU mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). �Waktu mengikuti sidang di MK dana itu juga yang kita gunakan,� ujarnya
Sayangnya, Syaeful belum dapat merinci pengeluaran dana tersebut. Ini karena pihaknya masih akan melaksanakan tahapan akhir pilkada, yakni pelantikan pasangan calon terpilih. �Tinggal satu lagi kegiatan kami, yakni pelantikan 20 Juli nanti. Karena itu, sepertinya kurang etis jika kita rinci sekarang,� ucapnya.
http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=55970
�Mengingat dananya berbentuk hibah, jika KPU membutuhkan kita bisa saja berikan. Tapi ternyata Rp 2 miliar dana hibah tersebut tidak terserap. Karena itu, dana tersebut dikembalikan ke kas daerah,� kata Plt Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Cilegon, Septo Kalnadi, Jum�at (11/6).
Hal senada dikatakan Ketua KPU Cilegon Syaeful Bahri. Katanya, dari Rp 8 miliar dana pilkada yang telah digunakan paling banyak digunakan untuk membiayai honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). �Hanya dalam satu hari saja, kami harus mendanai sebanyak Rp 2 miliar untuk membayar honor KPPS. Selebihnya digunakan untuk penyediaan logistik, transportasi dan lain sebagainya,� katanya.
Tak hanya itu, dana tersebut juga untuk membiayai KPU mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). �Waktu mengikuti sidang di MK dana itu juga yang kita gunakan,� ujarnya
Sayangnya, Syaeful belum dapat merinci pengeluaran dana tersebut. Ini karena pihaknya masih akan melaksanakan tahapan akhir pilkada, yakni pelantikan pasangan calon terpilih. �Tinggal satu lagi kegiatan kami, yakni pelantikan 20 Juli nanti. Karena itu, sepertinya kurang etis jika kita rinci sekarang,� ucapnya.
http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=55970