atheis
16th February 2011, 07:27 AM
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Sutan Bhatoegana, mengancam partai-partai koalisi yang ngotot mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket perpajakan. Demokrat, kata dia, akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi perwakilan partai itu di kabinet.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutan menangapi agenda pembacaan usulan hak angket mafia pajak di Gedung DPR, Rabu (16/2) besok. �Kalau koalisi tidak lagi seiring sejalan, kami akan imbau kepada Presiden SBY bahwa di antara koalisi ada yang sudah tidak seiring sejalan lagi,� kata Sutan ketika dihubungi Tempo, Selasa (15/2).
Konsekuensi paling logis sangat jelas, ia melanjutkan, yakni partai koalisi yang berbeda haluan itu akan ditinggalkan. �Kalau ada teman menusuk di tengah jalan, terus-terusan merecoki, kami turunkan saja,� kata Sutan.
Sikap Fraksi Demokrat menolak Pansus Perpajakan, kata Sutan, karena tidak ingin dikotori kepentingan politik kelompok kecil. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjegal hak angket adalah melakukan lobi-lobi politik terhadap partai koalisi. �Semua fraksi terus kami dekati. Demokrat sebenarnya ingin semua fraksi yang tergabung dalam koalisi ini duduk bersama sebelum ada putusan,� katanya.
Menurut dia, demokrat bukan tidak ingin kasus mafia pajak dibongkar sampai akar-akarnya. Namun, alangkah baiknya kalau proses hukum kasus tersebut diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian yang sedang melakukan penyidikan, serta kepada panitia kerja (Panja) di Komisi III DPR. �Kalau lembaga-lembaga ini tidak jalan, barulah kita boleh mengajukan hak angket,� kata Sutan.
HAMLUDDIN
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/15/brk,20110215-313640,id.html)
Pernyataan tersebut disampaikan Sutan menangapi agenda pembacaan usulan hak angket mafia pajak di Gedung DPR, Rabu (16/2) besok. �Kalau koalisi tidak lagi seiring sejalan, kami akan imbau kepada Presiden SBY bahwa di antara koalisi ada yang sudah tidak seiring sejalan lagi,� kata Sutan ketika dihubungi Tempo, Selasa (15/2).
Konsekuensi paling logis sangat jelas, ia melanjutkan, yakni partai koalisi yang berbeda haluan itu akan ditinggalkan. �Kalau ada teman menusuk di tengah jalan, terus-terusan merecoki, kami turunkan saja,� kata Sutan.
Sikap Fraksi Demokrat menolak Pansus Perpajakan, kata Sutan, karena tidak ingin dikotori kepentingan politik kelompok kecil. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjegal hak angket adalah melakukan lobi-lobi politik terhadap partai koalisi. �Semua fraksi terus kami dekati. Demokrat sebenarnya ingin semua fraksi yang tergabung dalam koalisi ini duduk bersama sebelum ada putusan,� katanya.
Menurut dia, demokrat bukan tidak ingin kasus mafia pajak dibongkar sampai akar-akarnya. Namun, alangkah baiknya kalau proses hukum kasus tersebut diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian yang sedang melakukan penyidikan, serta kepada panitia kerja (Panja) di Komisi III DPR. �Kalau lembaga-lembaga ini tidak jalan, barulah kita boleh mengajukan hak angket,� kata Sutan.
HAMLUDDIN
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/15/brk,20110215-313640,id.html)