metamorfosis
11th February 2011, 06:40 AM
http://image.tempointeraktif.com/?id=61243&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=61243&width=490)
Suasana bongkar muat di Pelabuhan Internasional Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Sakri Widhianto, menyatakan tingginya biaya logistik di Indonesia masih membebani pengusaha. "Rasio biaya logistik dengan nilai tambah produk manufaktur mencapai 61 persen," katanya di Jakarta, Kamis (10/2).
Menurut dia, nilai itu terbilang besar jika dibandingkan dengan biaya logistik di negara tetangga. Di Thailand dan Korea, rasio biaya logistik dan nilai tambah produk masing-masing hanya 25 persen dan 16 persen.
Tingginya biaya logistik di dalam negeri, kata Sakri, selain karena minimnya fasilitas infrastruktur, terjadi karena ada kongkalikong dalam industri logistik. Di lapangan, kata Sakri, kuat atau lemahnya posisi tawar antara pengusaha mempengaruhi biaya perpindahan barang.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur menyatakan biaya logistik saat ini mengambil porsi 15-30 persen dari biaya produksi. Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Soelisto malah mempertanyakan kenapa di Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk yang banyak, minim pelabuhan curah. Padahal pelabuhan curah bisa menampung kapal-kapal besar bisa dibongkar dengan cepat dan efisien.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita memperkirakan biaya logistik nasional menyumbang 25-30 persen produk domestik bruto tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 20-25 persen. �Jika harga bensin naik, biaya makin tinggi lagi.�
Kementerian Pekerjaan Umum mengakui, mayoritas, atau sebanyak 90-92 persen beban ekonomi tergantung infrastruktur jalan. "Kalau jalan rusak, sudah pasti kegiatan ekonomi akan terpengaruh," kata Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto.
Karena itu, Kementerian PU berupaya secepat mungkin memperbaiki jalan dan membuat konektivitas. Pembangunan jaringan itu akan didasarkan pada rencana koridor ekonomi Indonesia.
Dari keseluruhan koridor, beban terbesar adalah di pantai utara Jawa karena menanggung 70 persen beban logistik nasional. "Sementara itu, 80 persen pergerakan ekonomi juga terjadi di Tanjung Priok," ujarnya.
Pemerintah juga akan menghubungkan Rorotan ke Tanjung Priok sehingga pada pertengahan 2012, produk dari Cikarang bisa dibawa langsung ke Tanjung Priok tanpa melewati dalam kota. Setelah konektivitas antara kawasan industri dan pelabuhan tersambung, pemerintah bakal menghubungkan Trans Jawa.
Mengenai rusaknya beberapa jalan daerah yang berdekatan dengan kawasan ekonomi dan mengganggu perekonomian nasional, Djoko menilai hal tersebut bukan tanggung jawab pemerintah pusat. �Itu adalah konsekuensi otonomi daerah. Kami selesaikan dulu jalan nasional, baru kemudian jalan daerah.�
EKA UTAMI APRILIA
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/02/10/brk,20110210-312700,id.html)
Suasana bongkar muat di Pelabuhan Internasional Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Sakri Widhianto, menyatakan tingginya biaya logistik di Indonesia masih membebani pengusaha. "Rasio biaya logistik dengan nilai tambah produk manufaktur mencapai 61 persen," katanya di Jakarta, Kamis (10/2).
Menurut dia, nilai itu terbilang besar jika dibandingkan dengan biaya logistik di negara tetangga. Di Thailand dan Korea, rasio biaya logistik dan nilai tambah produk masing-masing hanya 25 persen dan 16 persen.
Tingginya biaya logistik di dalam negeri, kata Sakri, selain karena minimnya fasilitas infrastruktur, terjadi karena ada kongkalikong dalam industri logistik. Di lapangan, kata Sakri, kuat atau lemahnya posisi tawar antara pengusaha mempengaruhi biaya perpindahan barang.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur menyatakan biaya logistik saat ini mengambil porsi 15-30 persen dari biaya produksi. Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Soelisto malah mempertanyakan kenapa di Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk yang banyak, minim pelabuhan curah. Padahal pelabuhan curah bisa menampung kapal-kapal besar bisa dibongkar dengan cepat dan efisien.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita memperkirakan biaya logistik nasional menyumbang 25-30 persen produk domestik bruto tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 20-25 persen. �Jika harga bensin naik, biaya makin tinggi lagi.�
Kementerian Pekerjaan Umum mengakui, mayoritas, atau sebanyak 90-92 persen beban ekonomi tergantung infrastruktur jalan. "Kalau jalan rusak, sudah pasti kegiatan ekonomi akan terpengaruh," kata Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto.
Karena itu, Kementerian PU berupaya secepat mungkin memperbaiki jalan dan membuat konektivitas. Pembangunan jaringan itu akan didasarkan pada rencana koridor ekonomi Indonesia.
Dari keseluruhan koridor, beban terbesar adalah di pantai utara Jawa karena menanggung 70 persen beban logistik nasional. "Sementara itu, 80 persen pergerakan ekonomi juga terjadi di Tanjung Priok," ujarnya.
Pemerintah juga akan menghubungkan Rorotan ke Tanjung Priok sehingga pada pertengahan 2012, produk dari Cikarang bisa dibawa langsung ke Tanjung Priok tanpa melewati dalam kota. Setelah konektivitas antara kawasan industri dan pelabuhan tersambung, pemerintah bakal menghubungkan Trans Jawa.
Mengenai rusaknya beberapa jalan daerah yang berdekatan dengan kawasan ekonomi dan mengganggu perekonomian nasional, Djoko menilai hal tersebut bukan tanggung jawab pemerintah pusat. �Itu adalah konsekuensi otonomi daerah. Kami selesaikan dulu jalan nasional, baru kemudian jalan daerah.�
EKA UTAMI APRILIA
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/02/10/brk,20110210-312700,id.html)