atheis
7th February 2011, 02:53 PM
http://image.tempointeraktif.com/?id=46178&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=46178&width=490)
Tjahjo Kumolo. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai pemerintah gagal mengawal konstitusi. Ini terbukti masih adanya kekerasan yang kembali menimpa jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2).
Padahal, kata Tjahjo, dalam konstitusi pasal 28 huruf E dan pasal 29 disebutkan negara wajib melindungi warganya dalam melaksanakan keyakinannya. "Kalau tidak dilaksanakan, berarti itu kegagalan pemerintah melaksanakan konstitusi," ujarnya melaluii pesan pendek yang diterima Tempo, Senin (7/2).
Menurut Tjahjo, pemerintah seharusnya tidak berhenti dalam aura yang hanya mengutuk dan mengecam dalam bahasa lisan saja. "Namun seharusnya ada tindakan yang bisa dibuktikan," ujarnya.
Kejadian kekerasan yang menimpa jemaah Ahmadiyah kembali terjadi. Kini tragedi yang merenggut tiga nyawa itu terjadi di Cikeusik, Pandegang, Banten. Presiden SBY sudah mengeluarkan pernyataan keras dengan nada kecaman terhadap peristiwa tersebut.
Langkah yang diambil Fraksi PDI Perjuangan di DPR, kata Tjahjo, cukup konkret. Fraksi Banteng itu sudah mengeluarkan instruksi kepada ketua kelompok fraksi di Komisi Hukum dan Komisi Agama DPR untuk serius mencermati masalah Ahmadiyah ini.
"Kami sudah minta agar persoalan terkait langsung diklarifikasikan kepada Kepala Kepolisian dan Menteri Agama," ujarnya.
Selain itu, kata Tjahjo, PDI Perjuangan juga sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Partai meminta agar kepolisian mengusut tuntas.
SANDY INDRA PRATAMA
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/02/07/brk,20110207-311596,id.html)
Tjahjo Kumolo. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai pemerintah gagal mengawal konstitusi. Ini terbukti masih adanya kekerasan yang kembali menimpa jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2).
Padahal, kata Tjahjo, dalam konstitusi pasal 28 huruf E dan pasal 29 disebutkan negara wajib melindungi warganya dalam melaksanakan keyakinannya. "Kalau tidak dilaksanakan, berarti itu kegagalan pemerintah melaksanakan konstitusi," ujarnya melaluii pesan pendek yang diterima Tempo, Senin (7/2).
Menurut Tjahjo, pemerintah seharusnya tidak berhenti dalam aura yang hanya mengutuk dan mengecam dalam bahasa lisan saja. "Namun seharusnya ada tindakan yang bisa dibuktikan," ujarnya.
Kejadian kekerasan yang menimpa jemaah Ahmadiyah kembali terjadi. Kini tragedi yang merenggut tiga nyawa itu terjadi di Cikeusik, Pandegang, Banten. Presiden SBY sudah mengeluarkan pernyataan keras dengan nada kecaman terhadap peristiwa tersebut.
Langkah yang diambil Fraksi PDI Perjuangan di DPR, kata Tjahjo, cukup konkret. Fraksi Banteng itu sudah mengeluarkan instruksi kepada ketua kelompok fraksi di Komisi Hukum dan Komisi Agama DPR untuk serius mencermati masalah Ahmadiyah ini.
"Kami sudah minta agar persoalan terkait langsung diklarifikasikan kepada Kepala Kepolisian dan Menteri Agama," ujarnya.
Selain itu, kata Tjahjo, PDI Perjuangan juga sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Partai meminta agar kepolisian mengusut tuntas.
SANDY INDRA PRATAMA
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/02/07/brk,20110207-311596,id.html)