atheis
1st February 2011, 04:22 PM
http://image.tempointeraktif.com/?id=62954&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=62954&width=490)
Aksi anti walikota Surabaya, Tri Rismaharini di Surabaya (31/01). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat ini tengah melakukan kajian soal usulan DPRD Kota Surabaya untuk memberhentikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
�Mendagri masih mengkaji. Gubernur Jawa Timur juga," kata Direktorat Jenderal Kesejahteraan, Kebangsaan, dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Tanribali Lamo, yang ditemui usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi DPR, Selasa (1/2).
Tanribali juga enggan berkomentar saat ditanya soal keputusan DPRD Surabya yang melngserkan Tri Rismaharini tersebut. Menurut dia, solusi yang akan diambil Mendagri masih menunggu hasil kajian Gubernur Jawa Timur. "Masih menunggu usulan gubernur," kata Tanribali yang datang untuk mewakili Gamawan.
Seperti diberitakan, kemarin DPRD Surabaya, dalam rapat hak angket Peraturan Wali Kota nomor 56 dan 57 tentang kenaikan pajak reklame, enam dari tujuh fraksi mengusulkan untuk mencopot jabatan Wali Kota Surabaya.
leh Dewan, Perwali yang diteken Risma itu dinilai memberatkan pengusaha periklanan dan melanggar Uundang-undang nomor 32/2004 yang diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008.
PITO AGUSTIN RUDIANA
~SUMBER~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/01/brk,20110201-310474,id.html)
Aksi anti walikota Surabaya, Tri Rismaharini di Surabaya (31/01). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat ini tengah melakukan kajian soal usulan DPRD Kota Surabaya untuk memberhentikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
�Mendagri masih mengkaji. Gubernur Jawa Timur juga," kata Direktorat Jenderal Kesejahteraan, Kebangsaan, dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Tanribali Lamo, yang ditemui usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi DPR, Selasa (1/2).
Tanribali juga enggan berkomentar saat ditanya soal keputusan DPRD Surabya yang melngserkan Tri Rismaharini tersebut. Menurut dia, solusi yang akan diambil Mendagri masih menunggu hasil kajian Gubernur Jawa Timur. "Masih menunggu usulan gubernur," kata Tanribali yang datang untuk mewakili Gamawan.
Seperti diberitakan, kemarin DPRD Surabaya, dalam rapat hak angket Peraturan Wali Kota nomor 56 dan 57 tentang kenaikan pajak reklame, enam dari tujuh fraksi mengusulkan untuk mencopot jabatan Wali Kota Surabaya.
leh Dewan, Perwali yang diteken Risma itu dinilai memberatkan pengusaha periklanan dan melanggar Uundang-undang nomor 32/2004 yang diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008.
PITO AGUSTIN RUDIANA
~SUMBER~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/01/brk,20110201-310474,id.html)