theghel
24th January 2011, 04:04 PM
JAKARTA--MICOM: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi tender pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011.
"Ini saya minta bantu KPK supaya tidak ada korupsi dalam pengadaan e-KTP. Karena proyeknya besar, biarkan KPK mengawasi ini sejak awal," kata Gamawan Fauzi, saat hadir di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (24/1).
Mantan Bupati Solok itu menjelaskan pengadaan barang yang akan dilakukan pada 2011 memiliki nilai proyek mencapai sekitar Rp6 triliun.
Selain e-KTP, Gamawan juga meminta KPK untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Pencanangan penerbitan NIK Nasional adalah tahap awal sebelum diberlakukannya e-KTP pada 2012. Program ini sendiri diharapkan rampung pada 2011.
Dua program ini merupakan tindak lanjut UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (e-KTP).
link sumber (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/24/198174/3/1/Mendagri-Minta-KPK-Awasi-Tender-e-KTP)
"Ini saya minta bantu KPK supaya tidak ada korupsi dalam pengadaan e-KTP. Karena proyeknya besar, biarkan KPK mengawasi ini sejak awal," kata Gamawan Fauzi, saat hadir di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (24/1).
Mantan Bupati Solok itu menjelaskan pengadaan barang yang akan dilakukan pada 2011 memiliki nilai proyek mencapai sekitar Rp6 triliun.
Selain e-KTP, Gamawan juga meminta KPK untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Pencanangan penerbitan NIK Nasional adalah tahap awal sebelum diberlakukannya e-KTP pada 2012. Program ini sendiri diharapkan rampung pada 2011.
Dua program ini merupakan tindak lanjut UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (e-KTP).
link sumber (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/24/198174/3/1/Mendagri-Minta-KPK-Awasi-Tender-e-KTP)