dionless
16th July 2012, 06:37 AM
VIVAnews - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyetujui revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Perbedaan usulan revisi itu hanya pada anggaran dana untuk uji kelayakan atau feasibility study (FS).
"Kita belum bicara direvisi atau tidak direvisi. Kita berbicara membahas usulan yang lain. Perbedaannya tidak banyak," kata Hatta, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu 15 Juli 2012.
Perbedaan itu, kata Hatta, merupakan usulan dari Menteri Keuangan, Agus Martowardojo yang menginginkan pembuatan feasibility study menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, feasibility study itu tidak menggunakan dana APBN tetapi diserahkan kepada pihak pemrakarsa. "Materi yang lain sama," tambahnya.
Proyek ini sejak awal tidak didesain menggunakan dana APBN. Sehingga jika kemudian terdapat usulan menggunakan dana APBN, maka harus dibahas lebih kompleks. Karena untuk membuat feasibility study saja perlu dana besar sehingga pemerintah akan membahas dengan DPR terkait ketersediaan dana.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menilai Peraturan Presiden No. 86/2011 itu menguntungkan salah satu pihak. Untuk itu Kemenkeu mengajukan amandemen agar Perpres tersebut agar bisa diperbaiki. (umi)
� VIVAnews
http://www.ceriwiss.com/images/mobile.png
"Kita belum bicara direvisi atau tidak direvisi. Kita berbicara membahas usulan yang lain. Perbedaannya tidak banyak," kata Hatta, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu 15 Juli 2012.
Perbedaan itu, kata Hatta, merupakan usulan dari Menteri Keuangan, Agus Martowardojo yang menginginkan pembuatan feasibility study menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, feasibility study itu tidak menggunakan dana APBN tetapi diserahkan kepada pihak pemrakarsa. "Materi yang lain sama," tambahnya.
Proyek ini sejak awal tidak didesain menggunakan dana APBN. Sehingga jika kemudian terdapat usulan menggunakan dana APBN, maka harus dibahas lebih kompleks. Karena untuk membuat feasibility study saja perlu dana besar sehingga pemerintah akan membahas dengan DPR terkait ketersediaan dana.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menilai Peraturan Presiden No. 86/2011 itu menguntungkan salah satu pihak. Untuk itu Kemenkeu mengajukan amandemen agar Perpres tersebut agar bisa diperbaiki. (umi)
� VIVAnews
http://www.ceriwiss.com/images/mobile.png