syaiton
7th January 2011, 01:13 PM
http://image.tempointeraktif.com/?id=58993&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=58993&width=490)
Busyro Muqoddas. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta pemerintah meninjau kembali program renumerasi atau tambahan pendapatan bagi pegawai negeri sipil. Menurut dia, pemberian tunjangan renumerasi tak terbukti mampu mencegah korupsi.
"Jika sudah diremunerasi tapi di lembaga tersebut masih korup, boros, maka remunerasi bisa ditinjau kembali," kata Busyro di Jakarta, Kamis 6 Januari 2011.
Menurut Busyro, pemberian remunerasi memang kebijakan yang rasional, dengan alasan untuk menekan penyelewengan pengelolaan anggaran dan meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Namun, kebijakan itu akan lebih rasional jika dilakukan secara menyeluruh dan diimbangi dengan survei mendalam tentang gaji PNS dihadapkan dengan kebutuhan hidup di setiap daerah.
Tak hanya itu, Busyro juga menyarankan dilakukannya evaluasi investigatif oleh kalangan independen terhadap setiap lembaga negara yang sudah menerapkan remunerasi. "Apakah lembaga negara tertentu yang sudah terima remunerasi sudah baik moralitas, kepemimpinan, dan pembelanjaannya?" ujarnya.
Menurut Busyro, peningkatan gaji dan tunjangan sebenarnya tidak berkorelasi langsung terhadap menurunnya tingkat korupsi di sejumlah lembaga negara. Karenanya, remunerasi harus diimbangi dengan reformasi birokrasi yang maksimal.
Menurunnya tingkat korupsi di sebuah lembaga, lanjutnya, sebenarnya lebih tergantung kepada proses keteladanan dan kepemimpinan yang diberikan setiap pemimpinnya. Selain itu juga tergantung pengelolaan anggaran yang profesional dan transparan. "Itu menjadi kata kunci," kata dia.
Bagi lembaga negara yang masih korup pasca diberikan remunerasi, kata Busyro, pantasnya ganjaran ditanggung oleh pimpinannya. Yang pasti, remunerasi tidak perlu sampai dicabut.
"Jangan langsung dicabut karena akan menyebabkan shock. Pimpinan-pimpinannya saja (yang remunerasinya dicabut), sehingga kualitas anak buahnya tetap berkinerja tinggi," ujarnya.
SUMBER ! (http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/01/07/brk,20110107-304395,id.html)
Busyro Muqoddas. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta pemerintah meninjau kembali program renumerasi atau tambahan pendapatan bagi pegawai negeri sipil. Menurut dia, pemberian tunjangan renumerasi tak terbukti mampu mencegah korupsi.
"Jika sudah diremunerasi tapi di lembaga tersebut masih korup, boros, maka remunerasi bisa ditinjau kembali," kata Busyro di Jakarta, Kamis 6 Januari 2011.
Menurut Busyro, pemberian remunerasi memang kebijakan yang rasional, dengan alasan untuk menekan penyelewengan pengelolaan anggaran dan meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Namun, kebijakan itu akan lebih rasional jika dilakukan secara menyeluruh dan diimbangi dengan survei mendalam tentang gaji PNS dihadapkan dengan kebutuhan hidup di setiap daerah.
Tak hanya itu, Busyro juga menyarankan dilakukannya evaluasi investigatif oleh kalangan independen terhadap setiap lembaga negara yang sudah menerapkan remunerasi. "Apakah lembaga negara tertentu yang sudah terima remunerasi sudah baik moralitas, kepemimpinan, dan pembelanjaannya?" ujarnya.
Menurut Busyro, peningkatan gaji dan tunjangan sebenarnya tidak berkorelasi langsung terhadap menurunnya tingkat korupsi di sejumlah lembaga negara. Karenanya, remunerasi harus diimbangi dengan reformasi birokrasi yang maksimal.
Menurunnya tingkat korupsi di sebuah lembaga, lanjutnya, sebenarnya lebih tergantung kepada proses keteladanan dan kepemimpinan yang diberikan setiap pemimpinnya. Selain itu juga tergantung pengelolaan anggaran yang profesional dan transparan. "Itu menjadi kata kunci," kata dia.
Bagi lembaga negara yang masih korup pasca diberikan remunerasi, kata Busyro, pantasnya ganjaran ditanggung oleh pimpinannya. Yang pasti, remunerasi tidak perlu sampai dicabut.
"Jangan langsung dicabut karena akan menyebabkan shock. Pimpinan-pimpinannya saja (yang remunerasinya dicabut), sehingga kualitas anak buahnya tetap berkinerja tinggi," ujarnya.
SUMBER ! (http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/01/07/brk,20110107-304395,id.html)