alcoholic
3rd January 2011, 11:14 AM
http://image.tempointeraktif.com/?id=33095&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=33095&width=490)
TEMPO/Nickmatulhuda
TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) merumuskan peraturan baru tentang penanganan para pecandu narkotik dan obat terlarang (narkoba). Para pecandu akan diwajibkan melaporkan diri ke pusat layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) di tempat mereka tinggal.
�Kami akan berlakukan sistem wajib lapor,� kata Kepala Pelaksana Harian BNN Komisaris Jenderal Gories Mere dalam paparan laporan akhir tahun BNN di hadapan wartawan.
Gories menjelaskan, aturan wajib lapor dibuat sebagai parameter bagi aparat yang akan menangani temuan kasus penggunaan narkoba. �Penegakan hukum baru bisa diberlakukan jika orang yang bersangkutan melakukan kesalahan yang ketiga kalinya,� katanya.
Menurut Gories, penanganan para pecandu narkoba tidaklah bisa disamakan dengan mereka yang terbukti secara meyakinkan sebagai pengedar. �Undang-undang mengamanatkan pemerintah untuk membantu mereka merehabilitasi perilaku tersebut,� katanya.
Gories menerangkan, aturan tersebut merupakan hasil pembahasan BNN dengan pihak Kementerian Kesehatan RI. Masalahnya, kata dia, aturan tersebut hingga kini belum bisa diberlakukan karena masih tertahan di Sekretaris Kabinet.
SUMBER (http://www.tempointeraktif.com/nasional)
TEMPO/Nickmatulhuda
TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) merumuskan peraturan baru tentang penanganan para pecandu narkotik dan obat terlarang (narkoba). Para pecandu akan diwajibkan melaporkan diri ke pusat layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) di tempat mereka tinggal.
�Kami akan berlakukan sistem wajib lapor,� kata Kepala Pelaksana Harian BNN Komisaris Jenderal Gories Mere dalam paparan laporan akhir tahun BNN di hadapan wartawan.
Gories menjelaskan, aturan wajib lapor dibuat sebagai parameter bagi aparat yang akan menangani temuan kasus penggunaan narkoba. �Penegakan hukum baru bisa diberlakukan jika orang yang bersangkutan melakukan kesalahan yang ketiga kalinya,� katanya.
Menurut Gories, penanganan para pecandu narkoba tidaklah bisa disamakan dengan mereka yang terbukti secara meyakinkan sebagai pengedar. �Undang-undang mengamanatkan pemerintah untuk membantu mereka merehabilitasi perilaku tersebut,� katanya.
Gories menerangkan, aturan tersebut merupakan hasil pembahasan BNN dengan pihak Kementerian Kesehatan RI. Masalahnya, kata dia, aturan tersebut hingga kini belum bisa diberlakukan karena masih tertahan di Sekretaris Kabinet.
SUMBER (http://www.tempointeraktif.com/nasional)