alcoholic
1st January 2011, 04:12 PM
http://image.tempointeraktif.com/?id=46556&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=46556&width=490)
Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri menyatakan pimpinan DPR telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu diutarakannya, menyikapi ucapan ketua DPR Marzuki Alie yang mengakui DPR lemah dalam mengkomunikasikan konsep dan rencana strategis kepada masyarakat.
Pimpinan DPR, kata Ronald, seharusnya tidak langsung menyatakan bahwa DPR-lah yang lemah. "Sumir menilai lemah berkomunikasi, karena pimpinan DPR sendiri belum bercakap-cakap secara rutin kepada publik," kata Ronald melalui keterangan tertulisnya hari ini, Sabtu 1 Januari 2011.
Marzuki Alie sebagai Ketua DPR, kata Ronald, tidak turut mengakui kelalaian pimpinan DPR dalam berkomunikasi, yang sebenarnya telah diperintahkan oleh Tata Tertib DPR. Pimpinan dewan, kata dia, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diwajibkan untuk memberikan keterangan pers terkait dengan kegiatan DPR paling sedikit sekali seminggu dalam masa sidang.
Persoalan komunikasi yang diakui lemah oleh pimpinan DPR tersebut, jelas memiliki keterkaitan dengan tata tertib pimpinan DPR. "Tak tertutup kemungkinan jika selama ini masyarakat salah
kaprah terhadap kebijakan DPR atau terkait proses legislasi, diakibatkan oleh komunikasi yang minim," kata dia.
Respon salah kaprah oleh masyarakat itu disebabkan oleh banyaknya pernyataan yang keluar dari anggota DPR mengenai satu isu. Seharusnya, masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dihasilkan DPR atau tanggapan DPR terhadap suatu isu yang berkembang, dari pimpinan DPR yang secara rutin mengabarkannya.
SUMBER (http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/01/01/brk,20110101-303051,id.html)
Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri menyatakan pimpinan DPR telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu diutarakannya, menyikapi ucapan ketua DPR Marzuki Alie yang mengakui DPR lemah dalam mengkomunikasikan konsep dan rencana strategis kepada masyarakat.
Pimpinan DPR, kata Ronald, seharusnya tidak langsung menyatakan bahwa DPR-lah yang lemah. "Sumir menilai lemah berkomunikasi, karena pimpinan DPR sendiri belum bercakap-cakap secara rutin kepada publik," kata Ronald melalui keterangan tertulisnya hari ini, Sabtu 1 Januari 2011.
Marzuki Alie sebagai Ketua DPR, kata Ronald, tidak turut mengakui kelalaian pimpinan DPR dalam berkomunikasi, yang sebenarnya telah diperintahkan oleh Tata Tertib DPR. Pimpinan dewan, kata dia, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diwajibkan untuk memberikan keterangan pers terkait dengan kegiatan DPR paling sedikit sekali seminggu dalam masa sidang.
Persoalan komunikasi yang diakui lemah oleh pimpinan DPR tersebut, jelas memiliki keterkaitan dengan tata tertib pimpinan DPR. "Tak tertutup kemungkinan jika selama ini masyarakat salah
kaprah terhadap kebijakan DPR atau terkait proses legislasi, diakibatkan oleh komunikasi yang minim," kata dia.
Respon salah kaprah oleh masyarakat itu disebabkan oleh banyaknya pernyataan yang keluar dari anggota DPR mengenai satu isu. Seharusnya, masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dihasilkan DPR atau tanggapan DPR terhadap suatu isu yang berkembang, dari pimpinan DPR yang secara rutin mengabarkannya.
SUMBER (http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/01/01/brk,20110101-303051,id.html)