hi
29th December 2010, 05:04 PM
KLATEN--MICOM:
Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali menggelar unjuk rasa di gedung DPRD setempat, Rabu (29/12). Mereka tetap menuntut tambahan penghasilan Rp200.000 per bulan seperti janji bupati menjelang pemilu kada.
Kali ini, aksi unjuk rasa sempat memanas karena tuntutan mereka hanya dapat dipenuhi Rp100.000 per bulan. Pemberian tambahan tersebut merupakan hasil keputusan rapat antara
legislatif dengan eksekutif yang dipimpin Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto.
Kenaikan penghasilan sebesar Rp100.000 per bulan untuk perangkat desa, menurut Agus, sebagian akan diambil dari anggaran sekretariat dewan. Total anggaran yang tersedot untuk perangkat desa itu mencapai Rp2,4 miliar per tahun.
"Hasil keputusan rapat itu kami tolak. Kami tetap menuntut kenaikan penghasilan Rp200.000 per bulan," kata Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Klaten Jumakir kepada wartawan di halaman Gedung DPRD.
Perangkat desa di Klaten, selain mendapat sawah 'bengkok' masih diberi tambahan penghasilan sebesar Rp400.000 per bulan untuk kepala urusan dan kepala dusun, sekretaris desa Rp450.000, dan kepada desa Rp500.000.
Mereka bertekad akan terus berjuang sampai tuntutan tambahan penghasilan dipenuhi. Juga ada wacana mereka akan mogok atau tidak melayani masyarakat. Di Klaten terdapat 401 desa/kelurahan dengan jumlah perangkat 2.500 orang.
sumber (http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/29/191546/124/101/Perangkat-Desa-Kembali-Kepung-Gedung-DPRD-Klaten)
Posted via Mobile Device
Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali menggelar unjuk rasa di gedung DPRD setempat, Rabu (29/12). Mereka tetap menuntut tambahan penghasilan Rp200.000 per bulan seperti janji bupati menjelang pemilu kada.
Kali ini, aksi unjuk rasa sempat memanas karena tuntutan mereka hanya dapat dipenuhi Rp100.000 per bulan. Pemberian tambahan tersebut merupakan hasil keputusan rapat antara
legislatif dengan eksekutif yang dipimpin Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto.
Kenaikan penghasilan sebesar Rp100.000 per bulan untuk perangkat desa, menurut Agus, sebagian akan diambil dari anggaran sekretariat dewan. Total anggaran yang tersedot untuk perangkat desa itu mencapai Rp2,4 miliar per tahun.
"Hasil keputusan rapat itu kami tolak. Kami tetap menuntut kenaikan penghasilan Rp200.000 per bulan," kata Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Klaten Jumakir kepada wartawan di halaman Gedung DPRD.
Perangkat desa di Klaten, selain mendapat sawah 'bengkok' masih diberi tambahan penghasilan sebesar Rp400.000 per bulan untuk kepala urusan dan kepala dusun, sekretaris desa Rp450.000, dan kepada desa Rp500.000.
Mereka bertekad akan terus berjuang sampai tuntutan tambahan penghasilan dipenuhi. Juga ada wacana mereka akan mogok atau tidak melayani masyarakat. Di Klaten terdapat 401 desa/kelurahan dengan jumlah perangkat 2.500 orang.
sumber (http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/29/191546/124/101/Perangkat-Desa-Kembali-Kepung-Gedung-DPRD-Klaten)
Posted via Mobile Device