antituhan
22nd December 2010, 06:40 AM
JAKARTA - Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) merekomendasikan agar partai yang dipimpin Wiranto itu mempertahankan angka Parliamentary Threshold (PT) tetap di angka 2,5 persen. Pemberlakuan PT 2,5 persen itu tidak hanya diterapkan pada tingkat DPR tetapi juga ditingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Kami sepakat untuk mempertahankan 2,5 persen. Sambil melakukan sosialisasi dan pengkaderan berkelanjutan, sebenarnya bisa saja naik jadi tiga persen. Tetapi Rapimnas mempertahankan untuk tetap di angka 2,5 persen secara nasional," kata Ketua DPP Partai Hanura, Akbar Faisal di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/12), saat membacakan rekomendasi politik Rapimnas.
Akbar menjelaskan, penambahan angka PT hanya akan merusak pembangunan demokrasi. Sebab, jika PT dinaikkan maka yang terjadi hanya penyerderhanaan jumlah partai tetapi tanpa disertai dengan penguatan demokrasi. �Kalau PT menjadi empat atau lima persen, apakah ada jaminan bahwa penguatan demokrasi dapat berjalan?," tanyanya.
Selain menolak kenaikan PT, Rapimnas I Hanura juga memutuskan agar seluruh lembaga tinggi negara menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah konstitusi. Lembaga tinggi negara, kata dia, tidak boleh terkooptasi dengan kekuasaan pemerintah pascapertemuan antar pimpinan lembaga tinggi negara.
Wakil Sekretaris Panitia Pelaksana Rampimnas, Saleh Husin, menambahkan bahwa Rapimnas juga membahas soal kebijakan pemerintah yang memberlakukan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) di Perguruan Tinggi dan wacana referendum bagi rakyat DIY yang menginginkan gubernurnya ditetapkan.
Menurut Saleh, UU BHP harus dicabut karena menyulitkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat pendidikan tinggi yang baik dan murah. �Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, BPH ini harus dicabut," ucapnya. (awa/ara/jpnn)
SUMBER (http://www.jpnn.com/read/2010/12/22/80151/Hanura-Ingin-Pertahankan-PT-2,5-Persen-)
"Kami sepakat untuk mempertahankan 2,5 persen. Sambil melakukan sosialisasi dan pengkaderan berkelanjutan, sebenarnya bisa saja naik jadi tiga persen. Tetapi Rapimnas mempertahankan untuk tetap di angka 2,5 persen secara nasional," kata Ketua DPP Partai Hanura, Akbar Faisal di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/12), saat membacakan rekomendasi politik Rapimnas.
Akbar menjelaskan, penambahan angka PT hanya akan merusak pembangunan demokrasi. Sebab, jika PT dinaikkan maka yang terjadi hanya penyerderhanaan jumlah partai tetapi tanpa disertai dengan penguatan demokrasi. �Kalau PT menjadi empat atau lima persen, apakah ada jaminan bahwa penguatan demokrasi dapat berjalan?," tanyanya.
Selain menolak kenaikan PT, Rapimnas I Hanura juga memutuskan agar seluruh lembaga tinggi negara menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah konstitusi. Lembaga tinggi negara, kata dia, tidak boleh terkooptasi dengan kekuasaan pemerintah pascapertemuan antar pimpinan lembaga tinggi negara.
Wakil Sekretaris Panitia Pelaksana Rampimnas, Saleh Husin, menambahkan bahwa Rapimnas juga membahas soal kebijakan pemerintah yang memberlakukan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) di Perguruan Tinggi dan wacana referendum bagi rakyat DIY yang menginginkan gubernurnya ditetapkan.
Menurut Saleh, UU BHP harus dicabut karena menyulitkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat pendidikan tinggi yang baik dan murah. �Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, BPH ini harus dicabut," ucapnya. (awa/ara/jpnn)
SUMBER (http://www.jpnn.com/read/2010/12/22/80151/Hanura-Ingin-Pertahankan-PT-2,5-Persen-)